Jumat, 6 Februari 2026 ✦ , Selamat Pagi!

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (covid-19) Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya 
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksnaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan.

Pedoman Pengelolaan Administrasi

1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
2.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014
3.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/ KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta lampiran)
4.Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5.Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
6.Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Pedoman Pengelolaan Personil/ Pegawai

1.Surat SEKMA No. 149-1 Th. 2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama
2.PP No. 5 Th. 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Th. 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
3.Undang – Undang No. 20 Th. 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
4.Peraturan BKN No. 3 Th. 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5.Keputusan SEKMA No. 27099 Th. 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
6.PERMA No. 1 Th. 2025 tentang Perubahan Keenam atas PERMA No. 7 Th. 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
7.UU No. 3 Th. 2009 tentang Mahkamah Agung RI
8.PP No. 49 Th. 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 1 Th. 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
10.Peraturan Pemerintah RI No. 99 Th. 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
11.Peraturan BKN No. 7 Th. 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BKN No. 24 Th. 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
12.SEMA No. 13 Th. 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradila di Bawahnya
13.PP No. 94 Th. 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14.SE MENPAN RB No. 2 Th. 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
15.Peraturan BKN No. 4 Th. 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
16.SE Dirjen Badilag No. 2 Th. 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SK KMA No. 10/KMA/SK.KP4.1.3/I/2025 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding

Pedoman Pengelolaan Keuangan

1.KMA No. 070 Th. 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
2.Peraturan Menteri Keuangan No. 49PMK.022012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
3.Peraturan Menteri Keuangan No. 73PMK.052008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
4.PP No. 53 Th. 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
5.SE No. 05 PB 2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan/ SMP LS
6.SE No. 14 PB 2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana No-Belanja Pegawai
7.SE No. 19 PB 2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU No. 5 Th. 2014 tentang ASN, dan PP No. 21 Th. 2014 tentang Pemberhentian PNS
8.SK SEKMA No. 002 Th. 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya
9.Peraturan Presiden RI No. 53 Th. 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 42 Th. 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10.Peraturan Pemerintah RI No. 45 Th. 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11.Peraturan Menteri Keuangan RI No. 158 Th. 2023 tentang Perubahan atas Peratuan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti
12.PMK No. 32 – 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
13.PMK No. 136 – 2014 tentang Juksunlah rencana kerja dan anggaran KL
14.PMK No. 12 – 2022 tentang pedoman umum pemeriksaan negara bukan pajak
15.Peraturan SEKMA No. 02 – 2013 tentang pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja negara di lingkungan MA RI
16.Keputusan pengguna anggaran/ pengguna barang MA RI No. 71/SEK/SK.KU1.1.1/2025 tentang penunjukkan pejabat kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang satua kerja di lingkungan MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya tahun anggaran 2026
17.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
18.Peraturan Presiden RI No. 10 th. 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah No. 15 th. 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah No. 7 th. 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 5 th. 2014 tentang perubahan ke-19 atas peraturan pemerintah No. 7 th. 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil
19.Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.05/2022 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/ lembaga
20.Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi

Pedoman Lainnya

1.Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
2.Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
3.Undang – Undang RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan
4.Undang – Undang RI No. 3 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung
5.Undang – Undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6.Undang – Undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama
7.Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035

Scroll to Top