• lkjip
  • laptah2016
  • iku
  • reviurenstra
  • peraturan
Cetak

Sosialisasi

Ditulis oleh Kepegawaian on .

WhatsApp Image 2018-02-09 at 10.33.24 1

Sosialisasi Access to Justice diselenggarakan di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, 7 Februari 2018, pukul 09.30 WIB. Sosialisasi ini dibuka oleh Hakim Tinggi Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H. selaku pelaksana harian Pimpinan PTA Semarang.  dengan bacaan basmalah dan ucapan syukur kepada Allah SWT. Kemudian sosialisasi ini disampaikan oleh Senior Officer FCoA Bapak Wahyu Widiana Ketua SAPM serta dihadiri oleh tamu undangan dari Pengadilan Agama Ambarawa, Demak, Kendal, Salatiga dan Semarang. Disampaikan bahwa kerjasama antara Badan Peradilan Agama (Mahkamah Agung) dengan Family Court of Australia (FCoA) telah berlangsung sejak tahun 2005 hingga saat ini, yang meliputi bidang :

Cetak

Sosialisasi Perma Nomor 3 tahun 2017

Ditulis oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho on .

Pekalongan,2/2/2018.

Perma yang ditandatangani Ketua MA tanggal 11 Juli 2017, pertama kalinya disosialisasikan di hadapan para hakim dan panitera PA se-Korwil Pekalongan. “Kegiatan ini merupakan program awal tahun 2018 PTA Jateng untuk seluruh jajaran hakim. Di Korwil Pekalongan diikuti oleh 83 orang hakim dan panitera ”, ujar Ketua Korwil Pekalongan yang juga KPA Pemalang Kelas IA, Abdul Ghofur mewakili penyelenggara. Sosialisasi dilakukan sehari penuh pada Jum’at 2/2/2018 di Sahid Mandarin Hotel Pekalongan

1

                                      KPA Pemalang memberikan sambutan

“Perlindungan hukum terhadap warga Negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights”, ungkap WKPTA Semarang Dr.HA.Choiri,SH,MH saat membuka acara. “UU tersebut menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum. Peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Untuk itulah diterbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”, lanjutnya.

elektronik sigara
center