Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
STOP GRATIFIKASI

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
MOHON MAAF WEBSITE PTA SEMARANG SEDANG DALAM MASA TRANSISI I Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang | Media Informasi dan Transparansi Peradilan. # Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda ke 90 Tahun 2018.

BERITA / KEGIATAN Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Prev Next

Purnabhakti Hakim Tinggi PTA Semarang

03/11/2018 | Hits:103 | No comments

Semarang (29/10). Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah melepas Purnabhakti Drs. H.Arifien Bustam, S.H., M.H. bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah pada tanggal 29 Oktober 2018 Pukul 09.00 WIB yang dihadiri Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai serta Ibu-ibu Dharmayukti Karini...

Selengkapnya ..

Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Ke-90

03/11/2018 | Hits:69 | No comments

Senin (29/10/2018), Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Sumpah Pemuda ke-90 di halaman kantor Jl. Hanoman 18 Semarang. Upacara yang diikuti seluruh pegawai tersebut dilaksanakan tepat pukul 08.00 dengan Pembina Upacara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah DR.H.Bahruddin Muhammad, SH, MH. Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-90 ini...

Selengkapnya ..

RAPAT EVALUASI PENYELENGGARAAN ADMINISTR…

19/10/2018 | Hits:229 | No comments

Kegalauan Panitera PA se Jawa Tengah dan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kepaniteraan   Semarang׀ pta-semarang.go.id (15/10/18) Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam dua hari, Senin 15 Oktober 2018 dan Selasa 16 Oktober 2018, mengumpulkan para Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama se Jawa Tengah untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama se Jawa Tengah. Kegiatan...

Selengkapnya ..

Bakti Sosial Donor Darah di PTA Jawa Ten…

07/05/2018 | Hits:183 | No comments

                Di Penghujung bulan April 2018 tepatnya Hari Senin tanggal 30 April 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah mengadakan acara bakti sosial berupa Donor Darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia cabang Semarang. Acara yang dikoordinir oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah...

Selengkapnya ..

MoU PTA Jateng dengan BRI Syariah

27/04/2018 | Hits:378 | No comments

Hari ini, Senin tanggal 08 Januari 2018 menjadi momen bersejarah bagi PTA Jawa Tengah. Adalah penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara PTA Jawa Tengah dengan PT. Bank BRI Syariah Cabang Semarang yang merupakan perjanjian kerjasama untuk pembayaran payroll (rekening gaji pegawai) dan pembiayaan. Bertempat di aula PTA Jawa Tengah, Kerjasama ini...

Selengkapnya ..

Pelantikan Panitera PTA Jawa Tengah

27/04/2018 | Hits:456 | No comments

                  Hari Jumat  tanggal 09 Maret 2018, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr.H. Bahruddin Muhammad , SH,MH. melantik  Panitera  Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang baru yaitu  Tukiran, SH, M.H yang   dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Se Jawa Tengah dan Tamu Undangan. Selanjutnya...

Selengkapnya ..

Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI…

20/03/2018 | Hits:149 | No comments

               Bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Semarang, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah melalui Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah H. Nursani menerima piagam penghargaan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah...

Selengkapnya ..

Purnabhakti

29/12/2017 | Hits:199 | No comments

    Semarang (28/12). Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah melepas Purabhakti Drs. Sutoyo HS, S.H., M.H. bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember 2017 Pukul 09.00 WIB yang dihadiri Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai serta Ibu-ibu Dharmayukti Karini...

Selengkapnya ..
Berita / Kegiatan Lainya

Sejarah PTA Semarang

on . Posted in Profil PTA

SEJARAH PEMBENTUKAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

  1. PENDAHULUAN

                Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama se Jawa Tengah maupun yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini semata mata hanya karena kehendak seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama se Jawa Tengah agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan.

                Dengan mewilayahi 36 satuan kerja Pengadilan Agama yang tersebar di 36 Kotamadia dan Kabupaten se-Jawa Tengah serta mempunyai 1058 orang pegawai menjadikan kendala tersendiri dalam mewujudkan idealisme institusi. Lebih lebih sejak tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama semarang diangkat menjadi Koordinator Wilayah 4 Lingkungan Peradilan se-Jawa Tengah yang salah satu tugasnya adalah menjadi penanggung jawab administratip terhadap kebenaran pelaporan Keuangan dan pelaporan Barang Milik Negara yang bermuara pada Laporan Keuangan ( LK ) masing masing satuan kerja.

                Dengan demikian,agar tugas dan tanggung jawab institusi dapat berjalan prima, maka dibutuhkan tekad yang kuat dan perjuangan yang keras serta konsentrasi tinggi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. SEJARAH PEMBENTUKAN

                Sejarah terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak akan terlepas dari sejarah berdirinya Peradilan pada umumnya dan terbentuknya Mahkamah Islam Tinggi.

 

  1. MASA SEBELUM PENJAJAHAN

                Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu.

Peradilan Pradata mengurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah "jaksa" yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan.

Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat dan pelaksanaan pengadilan, semula Pengadilan Pradata diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dengan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama'.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah Priangan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

 

  1. MASA PENJAJAHAN BELANDA

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sistem peradilan  Islam telah ada seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, sehingga telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini ditandai dengan munculnya kerajaan kerajaan Islam diwilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakannya dalam suatu sistem peradilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sistem pemerintahan diwilayah kekuasaannya.

Sedang daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadi Besar untuk tingkat banding. Untuk daerah Luar Jawa dan Madura lainnya dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat banding.

Dengan melihat sistem hukum yang telah ada dan berkembang dimasyarakat pada saat itu, maka pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga peradilan bagi masyarakat Islam pada tahun 1938. Pada saat itulah dimulailah babak baru secara resmi struktur Peradilan Agama , yaitu dengan dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi  pada tanggal   1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No. 18 dan berkedudukan di Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi mengadakan sidang  pertama pada tanggal 7 Maret 1938 dengan susunan persidangan sebagai berikut :

 

  1. R.H.Moeh. Isa sebagai Hakim Ketua
  2. H. Abdoerrochman sebagai Hakim Anggota
  3. H. Mochtar sebagai Hakim Anggota
  4. H.Moh. Hasan sebagai Anggota Pengganti
  5. R.H.Hasbullah sebagai Anggota Pengganti
  6. R.Notosusanto sebagai Panitera
  7. Djunaidi sebagai Panitera Pengganti

 

  1. MASA PENJAJAHAN JEPANG

 

                Pada masa pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama "Kaikyoo Kootoo Hooin" sedang Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooin".

 

  1. MASA KEMERDEKAAN

                Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang sudah disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 18 Nopember 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief Commanding Officer Alied Millitary Administration Civil Affairs Branch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), pasal pasal 75 dan pasal 33. Undang-undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974. Lahirnya undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubaha penting dengan diundangkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu :

  1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan Militer
  4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

 

  1. MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

                Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini adalah :

  1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
  2. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap.

 

  1. MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

                Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

 

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999

                Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan :

 

  • Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
  • Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
  • Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

                   Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dalam kurun waktu 74 tahun perjalanan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengalami 21 kali pergantian Ketua, yaitu :

  1. Moh. Isa, tahun 1938-1941
  2. Moh. Adnan, tahun 1941-1951
  3. Djauhar, tahun 1951-1952
  4. Zabidi, tahun 1952-1956
  5. Djamaludin, tahun 1956-1956
  6. Hasbullah, tahun 1956-1960
  7. Moh. Alkarim, tahun 1960-1961
  8. A. Zabidi, tahun 1061-1061
  9. Zaini Miftach, tahun 1961-1962
  10. Zubair, tahun 1962-1971
  11. Jamaludin, tahun 1971-1973

         Tahun 1973-1981 (Tidak ada Ketua)

  1. Showam, tahun 1981-1983
  2. H. Thoyib Mangkupranoto tahun 1983-1987
  3. Syamsuhadi Irsyad,SH,MH, tahun 1987-1992
  4. Moh. Irsyad, SH, tahun 1992-1993
  5. Moch.Muhaimin, SH,M.Hum, tahun 1993-1996
  6. H. Abdul Kadir, SH, tahun 1996-2001
  7. H.Zainal Arifin Syam,tahun 2001-2003
  8. H.A.Kalyubi Kosasih.SH, tahun 2003-2006
  9. H.Khalilurrahman,SH,MH, tahun 2006-2009
  10. H.Chatib Rasyid,SH,MH, tahun 2009-2012
  11. H.Wildan Suyuthi Musthofa,SH,MH, tahun 2012-2014
  12. H. Mansur Nasir, SH, MH, tahun 2014- sekarang

APLIKASI - APLIKASI PENDUKUNG Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

 

   

    

 


Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146
Telp: 024 - 7600803
Fax: 024 - 7603866
Email Redaksi : ptajawatengah@gmail.com

Tautan Aplikasi