Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PTA Semarang

Demi Meningkatkan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Masyarakat dapat mengisi Kuesioner Kepuasan Masyarakat yang dapat diakses secara Online
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PTA Semarang

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG MERAIH PREDIKAT WBK

Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tanggal 21 Desember 2020.
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG MERAIH PREDIKAT WBK

11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

11 Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

Access CCTV Online (ACO)

Access CCTV Online (ACO) Pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama
Access CCTV Online (ACO)

Pencanangan Zona Integritas

Pengadilan Tinggi Agama Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

LAPOR

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Sampaikan pengaduan, aspirasi dan permintaan informasi Anda langsung kepada kami.
LAPOR

Area Bebas Pungli

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
Area Bebas Pungli

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

JATENG TANGGAP COVID-19

Situs resmi tanggap COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah
JATENG TANGGAP COVID-19

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang :: PTA Semarang SUPER, Solid, Unggul, Profesional, Efektif, Responsif :: Selamat dan Sukses kepada Y.M. Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. atas Pengukuhan sebagai Guru Besar Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro"

PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG DALAM ACARA SIDANG ISTIMEWA MAHKAMAH AGUNG DENGAN AGENDA TUNGGAL LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

on . Posted in Berita Kegiatan

Dalam pidatonya Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. H. Mohamad Syarifuddin, S.H., M.H. mengawali dengan rasa prihatinnya terhadap pandemic covid19 yang juga merenggut korban jiwa warga peradilan. Pandemi Covid tidak boleh menghentikan proses peradilan dan layanan akses keadilan harus tetap bisa berjalan dengan baik karena terhentinya proses peradilan akan berdampak besar bagi stabilitas dan keamanan Negara serta akan menimbulkan pelanggaran bagi hak azasi manusia. Oleh sebab itu Ketua Mahkamah Agung memberikan apresiasi yang setinggi-tinginya kepada aparatur peradilan yang berjuang di garda terdepan dalam menegakkan hukum dan keadilan serta turut berduka cita kepada aparat yang gugur karena pandemic covid dan menyebutnya sebagai Pahlawan Penegak Keadilan.

Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa pandemic covid19 ini memberi hikmah positif bagi lembaga peradilan yang mempercepat regulasi tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, terutama bagi persidangan perkara pidana dengan dikeluarkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020, Sehingga proses migrasi dari system peradilan konvensional menuju ke system peradilan elektronik berjalan setahun lebih cepat dari pada yang dicanangkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 yaitu pada fase ketiga 2021-2025.

Dungkapkan pula oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa dalam rangka melindungi para aparat peradilan dan masyarakat pencari keadilan dari penyebaran virus covid19 Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat edaran sebagai panduan dalam pelaksanaan peradilan di masa pandemic, yaitu:

  1. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diubah sebanyak 4 kali yang terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Dissease 2019 (Covid19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada di bawahnya;
  2. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Dibawahnya dalam Tatanan Normal Baru;
  3. SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid19.

Tema yang diusung dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung R.I. Tahun 2020 adalah Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, yang mengisyaratkan bahwa konsep Peradilan Modern tidak cukup hanya menyiapkan regulasi dan membangun perangkat-perangkat teknologi melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para pencari keadilan. Tujuan utama dibangunnya peradilan adalah mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya.

Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan capaian keberhasilan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dalam 2 (dua) bidang, yaitu: capaian di bidang teknis yudisial dan capaian dalam bidang kesekretariatan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan proses peradilan pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi, yaitu:

  1. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidaan yang tidak bertanggungjawab dalam penerapan kedua pasal tersebut, karena disparitas dalam penjatuhan pidana dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara
  2. Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas dari beberapa pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
  3. Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada Dibawahnya yang merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
  4. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang menjadi paying hukum bagi mekanisme pemeriksaan perkara pidana perkara pidana militer dan perkara jinayat secara elektronik dengan beberapa penyesuaian dan penyelerasan pada mekanisme persidangan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
  5. Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan, yang mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peadilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam persidangan.

Sedangkan gambaran penanganan perkara secara umum pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada di Bawahnya. Beban perkara pada tahun 2020 sebanyak 20.761 perkara yang terdiri dari perkara masuk 20.544 perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 217 perkara, Dari beban tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 20.562 perkara dan sisa perkara tahun 2020 sebanya 199 perkara yang merupakan sisa perkara terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung. Dengan demikian ratio produktifitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2020 adalah sebesar 99,04 % atau lebih tinggi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Mahkamah Agung sebesar 70% dengan jumlah Hakim Agung relative lebih sedikit dari tahun sebelumnya sekalipun perkara yang diterima tahun 2020 merupakan yang terbanyak dalam sejarah namun Mahkamah Agung tetap mampu memutus perkara dengan jumlah terbanyak sepanjang sejarah tanpa mengurangi kualitas putusan meskipun dalam situasi pandemic yang memberlakukan system kerja secara Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Selanjutnya jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju pada tahun 2020 MA telah mengirim salinan putusan sebanya 18.237 perkara. Jumlah tersebut menunjukkan ratio penyelesaian perkara selama tahun 2020 sebesar 88.7%.

Dari sisi ketepatan waktu, Mahkamah Agung telah memutus secara on time cases processing dibawah 3 bulan sebanyak 19.874 perkara dari 20.562 perkara yang diputus atau sebesar 96,65%. Jumlah tersebut talah melampaui capaian tahun 2019 yaitu sebesar 96,58 %.

Uraian di atas menunjukkan bahwa semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2020 telah berhasil melampaui semua target yang ditetapkan, bahkan sebagian besar berhasil mencatatkan rekor baru sebagai yang terbaik sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

Pada pengadilan Tingkat Banding dari 4 Lingkungan Pengadilan dan Pengadilan Pajak beban perkara pada tahun 2020 sebanyak 42.095 perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 35.927 perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 6.168 perkara. Dari jumlah tersebut telah diputus sebanyak 32.077 perkara. Dengan demikian ratio produktifitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak adalah sebesar 76,22%.

Adapun kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut: beban perkara tahun 2020 sebanyak 3.893.107 perkara terdiri dari perkara masuk sebanyak 3.805.220 perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 87.878 perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 3.772.035 perkara. Perkara yang dicabut sebanyak 45.474 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2020 sebanyak 75.598 perkara. Dengan demikian ratio produktifitas memutus perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebesar 98.06%.

Adapun gambaran kinerja penanganan perkara melalui system Peradilan Elektronik (e-court) adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2020 jumlah perkara perdata, perkara Perdata Agama dan Perkara Tata Usaha Negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 186.987 perkara atau meningkat sebesar 295% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 47.244 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 8.560 perkara telah disidangkan secara e-litigation. Sementara itu pada Pengadilan Tingkat Banding sejak aplikasi e-court Pengadilan Tingkat Banding diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2020 iumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan aplikasi e-court sebanyak 294 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 82 perkara telah selesai diputus. Jumlah Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya yang menggunakan layanan e-court sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 119.409 pengguna, yang terdiri dari 36.077 Pengguna Terdaftar dari kalangan advokat dan 83.332 Pengguna Lainnya dari kalangan perorangan, Pemerintah, Badan Hukum dan Kuasa Insidentil.

Bagi perkara pidana diluar pelanggaran perkara pelanggaran lalulintas, perkara pidana militer dan perkara jinayat sejak berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidanga Perkara Pidana Secara Elektronik tercatat sebanyak 115.455 perkara telah diselesaikan melalui system persidangan elektronik. Ganbaran tersebut menunjukkan bahwa system peradilan elektronik telah berjalan secara efektif pada semua jenis perkara pada 4 lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi perkara perdata dan perkara perdata agama serta penyelesaian melalui diversipada perkara tindak pidana anak. Selama tahuN 2020 terdapat sebanyak 5.177 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dan 24 perkara tindak pidana anak yang diselesaikan melaui proses diversi.

Dalam mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha di Indonesia Mhakamah Agung terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan yang kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana atau small clime court. Pada tahun 2020 perkara gugatan sederhana yang berjhasil diselesaikan di Pengadilan Negeri sebanyak 8.439 perkara atau meningkat sebesar 7,45 % dari tahun 2019 yaitu sebanyak 7.854 perkara. Sedangkann perkara gugatan sederhana terkait ekonomi syari’ah yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah sebanyak 184 perkara.

Tingkat kepercayaan public kepada lembaga peradilan dapat diukur salah satunya dengan tingkat penerimaan atau acceptabilitas pada putusan pengadilan berdasarkan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan diluar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat perkara pelanggaran lalulintas atau tilang serta perkara perdata permohonan. Selama tahun 2020 yang diajukan upaya hukum banding hanya tercatat sebanyak 21.895 perkara atau sebesar 3,46% dari keseluruhan jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau kepuasan para pihak terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebesar 96,54%.

Di Tingkat Banding perkara yang diajukan Kasasi sebanyak 13.106 perkara atau sebesar 52,72% dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan Tingkat Banding. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Penerimaan atau kepuasan para pihak atas putusan pengadilan Tingkat Banding adalah sebesar 47,28%.

Pada Tingkat Kasasi putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali sebanyak 1.390 perkara atau hanya 10,59% dari keseluruhan putusan kasasi. Dengan kata lain tingkat penerimaan atau kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar 89,41%.

Pidana Denda dan Uang Pengganti Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Perkara Pelanggaran Lalulintas, Tindak Pidana Korupsi, Perkara Narkotika, Perkara Kehutanan, Perkara Perlindungan Anak, Perkara Perikanan, Perkara Pencucian Uang dan Perkara-perkara Tindak Pidana Lainnya.

Jumlah denda dan Uang Pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebesar Rp5.648.296.731.748,5 (lima trilyun enam ratus empat puluh delapan milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma lima rupiah).

Sedangkan jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer adalah sebesar Rp52.858.725.679.787,00 (Lima puluh dua trilyun delapan ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Kontribusi dari penarikan PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp71.710.015.121,00 (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta lima belas ribi seratus dua puluh satu rupiah).

Capaian Kinerja Mahkamah Agung Di Bidang Kesekretariatan

  1. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Tahun 2020 Total PAGU awal Mahkamah Agung sebesar Rp10.597.927.977.000,00 (sepuluh trilyun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian mengalami penyesuaian anggaran / refocusing sehingga total PAGU menjadi Rp9.855.005.914.000,00 (Sembilan trilyun delapan ratus lima puluh lima milyar lima juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Dari total PAGU tersebut realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp9.460.222.310.551,00 (Sembilan trilyun empat ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 95,45%.

Di bidang pengelolaan anggaran ini Mahkamah Agung telah menerapkan secara penuh system Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual sejak tahun 2015. Atas hal tersebut Mahkamah Agung telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk yang ke delapan kali secara berturut-turut.

  1. Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Tata Laksana Organisasi Yang Transparan dan Akuntabel melalui Program Pembaharuan Peradilan di bidang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM capaian Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya pada tahun 2020 cukup membanggakan, sebanyak 85 Satuan Kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang salah satunya setingkat Esselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan 9 Satker mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian sejak tahunn 2018 hingga tahun 2020 tercatat 155 satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dan 9 satuan kerja yang telah mendapat predikat WBBM atas capai tersebut Ketua Mahkamah Agung dianugerahi Pemimpin Perubahan Tahun 2020 oleh KemenpanRB. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan Badabn Peradilan Dibawahnya serius dalam mewujudkan Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel menuju terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
  2. Capaian Pengelolaan SDM. MA melalui Balitbang Diklat Kumdil telah melakukan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan terhadap 20.114 aparatur yang terbagi dalam 2 bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan di bidang teknis dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan. Realisasi program pelatihan aparatur peradilan pada tahun 2020 telah mampu melampaui target yang telah direncanakan, yaitu pelatihan teknis yudisial berhasil melatih dan mendidik sebanyak 3.221 aparatur atau sebesar 107,9% dari target yang direncanakan yaitu sebanyak 2.986 aparatur. Untuk Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan telah berhasil melatih dan mendidik sebanyak 16.893 aparatur atau sebesar 384,01% dari target yang direncanakan yaitu 4.399 aparatur. Jumlah tersebut sekaligus telah mencatatkan rekor pada Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan diklat aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020.
  3. Kinerja Pengawasan dan Penegakan Disiplin Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. Pada tahun 2020 Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.569 pengaduan dari jumlah tersebut sebanyak 2.137 pengaduan telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanya 1.432 pengaduan masih dalam proses penanganan. Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebanyak 1 kali dengan hasil akhir berupa hukuman disiplin sanksi berat Hakim Non Palu selama 2 tahun. Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan disiplin yangberasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi, sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan 39 rekomendasi terkait teknis yudisial, dan 2 rekomendasi karena terlapor sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.

Jumlah dan jenis Hukumann Disiplin yang dijatuhkan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan termasuk rekomendasi dari Komisi Yudisial dalam Periode tahun 2020 sebanyak 162 hukuman disiplin dengan rincian sebagai berikut:

  • Hakim dan Hakim AdHoc sebanyak 97 sanksi
  • Pejabat Teknis yang terdiri dari Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti sebanyak 43 sanksi
  • Pejabat Struktural dan Pejabat Kesekretariatan sebanyak 9 sanksi.
  • Staf dan Pegawai PemerintaH Non Pegwai Negeri sebanyak 13 sanksi.

Ketua Mahkamah Agung mengakhiri Laporan Tahunan Tahun 2020 dengan memberikan pesan bahwa “Dibalik semua musibah yang terjadi selalu ada hikmah kebaikan yang bisa kita petik, karena AllAh SWT tidak pernah menurunkan sesuatu ke muka bumi ini dengan sia-sia. Maka tugas kita adalah mengambil hikmah dari setiap kebaikan itu agar kita senantiasa menjadi insan yang bersyukur. Dan berdoa semoga musibah pandemic covid19 segera berakhir sehingga kita semua bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Aamiin yaa rabbal alamiin.

Add comment

Security code
Refresh


Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146
Telp: 024 - 7600803
Fax: 024 - 7603866
Email Redaksi : ptajawatengah@gmail.com