Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PTA Semarang

Demi Meningkatkan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Masyarakat dapat mengisi Kuesioner Kepuasan Masyarakat yang dapat diakses secara Online
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PTA Semarang

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG MERAIH PREDIKAT WBK

Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tanggal 21 Desember 2020.
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG MERAIH PREDIKAT WBK

11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

11 Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

Access CCTV Online (ACO)

Access CCTV Online (ACO) Pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama
Access CCTV Online (ACO)

Pencanangan Zona Integritas

Pengadilan Tinggi Agama Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

LAPOR

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Sampaikan pengaduan, aspirasi dan permintaan informasi Anda langsung kepada kami.
LAPOR

Area Bebas Pungli

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
Area Bebas Pungli

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

JATENG TANGGAP COVID-19

Situs resmi tanggap COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah
JATENG TANGGAP COVID-19

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang :: PTA Semarang SUPER, Solid, Unggul, Profesional, Efektif, Responsif :: Selamat dan Sukses kepada Y.M. Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. atas Pengukuhan sebagai Guru Besar Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro"

PEMBINAAN OLEH WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. BIDANG NON YUDISIAL, KETUA KAMAR PERADILAN AGAMA DAN KETUA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I.

on . Posted in Berita Kegiatan

 

Pada hari Kamis, 11 Februari 2021, telah dilakukan pembinaan kepada warga Peradilan Agama di Jawa Tengah secara daring (dalam jaringan / online) dan luring (luar jaringan / offline) oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Peradilan Agama dan Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.. Peserta pembinaan secara luring adalah para Hakim Tinggi PTA Semarang, Ketua Koordinator Pengadilan Agama se Jawa Tengah, dan Pejabat Struktural PTA Semarang bertempat di hotel Mahima Jl. Hanoman Semarang. Sedangkan warga Peradilan Agama di Jawa Tengah yang lain mengikuti secara daring.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H., dalam pembukaan acara pembinaan tersebut mengungkapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Pimpinan Mahkamah Agung yang telah berkenan memberikan pembinaan setelah menghadiri Prosesi Upacara  Pengukuhan Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Guru Besar Tidak Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang diserta harapan semoga pembinaan ini memberikan modal dan semangat kepada seluruh insan Peradilan Agama di Jawa Tengah untuk bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. yang mendapatkan kesempatan pertama dalam memberikan pembinaan telah menyampaikan beberapa hal, yaitu:

  • Mengingatkan kembali bahwa di Peradilan Agama banyak pengaduan yang berkaitan dengan ijin nikah, meskipun hal tersebut diijinkan oleh agama namun banyak variasi-variasi yang tidak dibenarkan, hal tersebut yang menjadi persoalan yang bisa membahayakan karier ;
  • Mengingatkan kembali akan adanya Surat Kepala Badan Pengawasan Nomor 1280/BP/KP.02.1/XI/2020 tanggal 4 Nopember 2020 perihal Laporan Penegakan Disiplin Kerja Hakim yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar memerintahkan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan perihal Hakim yang tidak mematuhi ketentuan mengenai jam kerja serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding melaporkan kepada Kepala Bawas perihal Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mematuhi ketentuan mengenai jam kerja. Laporan tersebut harus diterima Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Hak ini berkaitan dengan Perma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  • Perihal Laporan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang mohon kepada Hatiwasda juga memberikan LHP sesuai dengan template yang sudah ditentukan oleh Badan Pengawasan. Demikian pula Hakim Pengawas Bidang Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan IT dll., Laporan-laporan tersebut akan dievaluasi oleh para Hakim Yustisial yang ada di Bawas yang telah dibagi ke dalam Itwi masing-masing sehingga Laporan tersebut dievaluasi, direview dan dikumpulkan sehingga akan terlihat Tingkat Banding mana yang tidak melakukan pengawasan. Hal ini berkaitan dengan Perma Nomor 8 Tahun 2016.

Sedangkan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I. dalam pembinaannya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  • Penerapan Hukum Acara agar mendapatkan perhatian dari para Hakim, karena masih terdapat pengaduan yang masuk kepada Bapak Ketua Kamar Agama yang melaporkan masih berlanjutnya pelanggaran-pelanggaran penerapan hukum acara, misalnya perkara yang tidak ada jawaban dari Tergugat langsung diputus, sehingga Tergugat melaporkannya, yang seharusnya ada jawaban ada eksepsi dst..
  • Dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan merger dari anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia SyariahBank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia bahwa sebenarnya yang kita adili adalah sengketa ekonomi syariah, bukan bank nya, Bank nya tetap hanya berganti nama saja yang tentu saja ada SK pergantian namanya itu. Dalam Bank Syariah Mandiri terdapat problem yang banyak, terdapat sindikasi akad, akad yang multi akad, ada cessie, ada subrogasi, ada novasi, sudah ada yang sampai Tingkat Kasasi tentang cessie. Agar lebih diperdalam lagi sebab ke depan kan terdapat sindikasi akad satu obyek namun ada beberapa bank yang berakad, terdapat percampuran akad antara akad konvensional dan akad syariah.
  • Menekankan kembali perihal disiplin Hakim dalam menepati jam kerja / dinas, karena disinyalir ada Hakim yang “dikontrol” kehadirannya malah marah, serta pentingnya pembinaan agar tidak terjadi kasus selingkuh yang kibatnya bisa sampai menerima hukuman disiplin berat, yaitu dipecat dari ASN.

Sementara itu Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial menekankan pentingnya penegakan hukum secara professional, adalah penegakan hukum yang procedural dan proposional. Prosedural adalah sesuai dengan hukum acara / hukum formil yang harus ditempuh juga proporsional, conto yang sering terjadi di Peradilan Agama yaitu perkara yang putus tentang hak asuh anak, hak hadanah, bahwa si Anak sudah ikut bapaknya, walaupun ketentuannya si Anak yang belum dewasa diasuh oleh ibunya, akan tetapi si Anak sudah dekat dengan bapaknya, Hakim janganlah memakai “kaca mata kuda”, ditetapkan diasuh ibunya, maka anak tersebut dieksekusi, makanya harus diteliti betul agar memnuhi syarat proporsional itu. Secara procedural sudah betul, aturannya sudah betul, tetapi kalau diserahkan kepada ibunya kan kasihan sudah 6 tahun ikut bapaknya, ikut nenek dari pihak bapaknya. Namun dalm pertimbangan putusan harus dimunculkan pertimbangan yang memberi kesempatan kepada si Ibu untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya.

Apabila dalam petitum gugatan tidak meminta apakah tidak akan ultra petita? Biasanya dalam petitum gugatan ada ex aequa et bono, mohon putusan yang seadil-adinya, maka bisa diterobos melalui itu, sehingga tidak akan terjadi lagi eksekusi anak.

Disamping itu kita harus menegakkan hukum dengan tulus dan ikhlas, dengan niat lillahi ta’ala, maka hal demikian yang akan mengakibatkan timbulnya social saving (tabungan social) dan spiritual saving (tabungan spiritual). Contoh social saving, bila kita bertutur kata, bersikap baik dengan teman, dengan tetangga berperilaku baik, insyaAllah teman kita, tetangga kita akan menjadi “promotor” diri kita kemanapun pada jejaring social yang ada. Tetapi bila rendah social saving kita maka juga akan berpengaruh pada karier kita, maka mohon kepada Bapak Hakim Tinggi agar menggugah semangat para Hakim di Tingkat Pertama agar menjadi Hakim “masa depan”.

Sedangkan spiritual saving  adalah pemahaman bahwa dunia ini adalah sebagai ladang bekal kita di akherat kita, bila kita berbuat kebajikan itu akan bisa menghindarkan kita dari musibah sebaliknya bila berbuat maksiat akan mendatangkan musibah.

Lebih lanjut dipesankan kepada seluruh aparat peradilan agar berhati-hati dalam bersosial media, agar menghindari ujaran kebencian, berkomentar dengan kata-kata yang tidak pantas serta agar berpikir dulu sebelum men”share” berita yang sekiranya akan menyebarkan kemadlorotan. Sebab yang “benar” belum tentu baik untuk disampaikan sebagai konsumsi publik, walaupun yang  “benar” itu sendiri pasti “benar”. Maka agar menyampaikan hal yang baik tentang diri kita, hal yang baik tentang institusi kita.

Juga dipesankan agar kita selalu menghindarkan diri dari sifat ria, suka pamer serta agar lebih menghargai karya-karya orang lain, tidak hanya bisa mencacinya.  Dalam situasi yang serba terbatas karena PSBB ini ternyata tidak mengurangi niat kita untuk saling mendoakan dan saling membantu saudara kita yang tertimpa bencana baik di Sulawesi Barat maupun di Kalimantan Selatan melalui Program Mahkamah Agung Peduli. “Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyisihkan sebagian rejekinya untuk kebersamaan kita”, demikian ungkap Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

Setelah masing-masing memberikan materi pembinaannya maka dibuka sesi tanya jawab yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para Hakim Tinggi meski dalam waktu yang sangat terbatas. Sekanjutnya Ketua PTA Semarang sekali lagi mengucapkan terimakasih dan memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara dan dalam penyambutan terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Maka acara yang dimulai pukul 13.45 WIB tersebut harus ditutup pada pukul 15.10 WIB karena Wakil Ketua Mahkamah Agung Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar dan Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung segera melanjutkan perjalanan ke tempat yujuan masing-masing. 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh


Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146
Telp: 024 - 7600803
Fax: 024 - 7603866
Email Redaksi : ptajawatengah@gmail.com