Ketua Mahkamah Agung RI

Selamat Kepada Yang Mulia Dr. H Muhammad Syarifuddin SH MH Sebagai Ketua Mahkamah Agung RI Terpilih Periode 2020-2025
<h2> Ketua Mahkamah Agung RI</h2>

ZONA INTEGRITAS

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpInan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
ZONA INTEGRITAS

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
STOP GRATIFIKASI

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
Innalillahi Wa Innailaihi Roji'un. Telah Berpulang ke Rahmatullah Bapak Ahsin Abdul Hamid, S.H., KPTA Nusa Tenggara Timur Kupang pada Hari Jumat Tanggal 28 Pebruari 2020. Semoga Almarhum khusnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, aamiin.

PASCA NAIKNYA BATAS UMUR PEREMPUAN MENIKAH, PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA SE JAWA TENGAH NAIK 286,2% PADA NOVEMBER 2019

on . Posted in Berita Kegiatan

Semarang│17122019

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 15 November 2019 lalu, dimana batas umur diijinkannya laki-laki dan perempuan menikah adalah 19 tahun, ternyata telah meningkatkan secara signifikan penerimaan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama se-Jawa Tengah sebesar 286,2%, dimana pada bulan Oktober 2019 sebanyak 355 perkara sedangkan pada akhir November 2019 telah diterima sebanyak 1371 perkara atau naik sebanyak 1016 perkara. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin pada 17 Desember 2019 di hotel Grasia Semarang.

Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan narasumber Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I.) dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum (Hakim Agung Mahkamah Agung R.I.) tersebut merupakan acara yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung R.I. dengan peserta Hakim Tinggi PTA Semarang, Ketua dan Hakim PA Se Jawa Tengah, Kanwil Kemenag Jateng, para Kepala KUA di wilayah kota Semarang dan akademisi dari IAIN Kudus.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. (Ketua Kamar Agama) saat menjadi narasumber menyatakan bahwa Indonesia pada saat ini masuk dalam situasi darurat kawin anak, sehingga perlu dinaikkan batas umur untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, padahal naiknya batasan umur itu bukan satu-satunya jalan untuk menghambat terjadinya pernikahan anak-anak. Naiknya batas umur ini malah semakin menambah jumlah perkara dispensasi kawin pada Pengadilan, dan sudah terbukti pada Pengadilan Agama di Jawa Tengah, jadi akar masalahnya bukan pada batas umur akan tetapi pada budaya masyarakat, pendidikan dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Ketua Kamar juga menekankan bahwa perlu mendapatkan perhatian khusus dalam teknis pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini karena berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, yaitu sekarang ada pemeriksaan anak khusus, orang tua tidak ikut mendampingi, maka diusulkan untuk hakim yang melakukan pemeriksaan tersebut sebaiknya disertifikasikan dengan dibekali ilmu psikologi. “Yang sekarang (hakim belum bersertifikasi, red) harus berhati-hati, jangan sembarangan, betul-betul kita perhatikan kekhususan, kita berazzam memang ini harus diberi dispensasi sehingga ada alasan yang tidak mudah, oleh sebab itu hakim itu harus arif dan bijaksana dalam membaca sesuatu”, demikian pesan Ketua Kamar Agama.

Sementara itu Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum (Hakim Agung Mahkamah Agung R.I.) dalam paparannya menyatakan bahwa dalam menangani perkara dispensai kawin ini para hakim dan seluruh perangkat pengadilan harus mempunyai motto: “mempermudah dalam proses beracara namun komprehensif dalam pemeriksaan dan pertimbangan demi masa depan anak”. Hal tersebut yang menjadi perjuangan para hakim agar pasangan muda tersebut menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Maka hakim harus profesional dimana hal tersebut nampak dalam Berita Acara Sidang dan pertimbangan putusan yang diantaranya harus memuat nasehat hakim kepada calon mempelai. Nasehat hakim ini sangat berkaitan dengan salah satu asas dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan, yakni asas keadilan. Dimana anak itu juga mempunyai hak, hak anak harus dilindungi, dan peranan hakim sangat menentukan bagaimana melindungi hak anak ini, bukan hanya sekedar untuk mempunyai isteri atau suami melainkan hak untuk hidup sejahtera. “Mungkin saat itu mereka emosional ingin segera menikah maka hakim harus bijak dengan menasehati mereka, oleh karena itu dalam Perma ini hakim wajib menasehati calon mempelai”, demikian papar Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Acara sosialisasi yang dipandu oleh Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag, M.H. berjalan dengan sangat menarik terbukti bahwa begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan menyangkut implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 baik di lingkungan Kemenag (KUA), di Pengadilan Agama hingga bagaimana peran akademisi. “Pertanyaan-pertanyaan para peserta sosialisasi lebih banyak daripada jumlah pasal dalam Perma”, demikian seloroh Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag, M.H. atas semangatnya para peserta sosialisasi.

Pada akhir acara Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. menutup acara Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut dengan pesan bahwa Hakim harus memutus sesuai dengan koridor, yakni koridor keadilan, koridor kemanfaatan dan koridor kepastian hukum. “Hakim insyaAllah selamat dunia akherat bila memutus sesuai koridor tersebut”, demikian pungkasnya. (f&n)

Add comment

Security code
Refresh


Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146
Telp: 024 - 7600803
Fax: 024 - 7603866
Email Redaksi : ptajawatengah@gmail.com

Tautan Aplikasi