ZONA INTEGRITAS

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpInan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
ZONA INTEGRITAS

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
STOP GRATIFIKASI

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang | Media Informasi dan Transparansi Peradilan.

MONITORING & EVALUASI DIKLAT EKONOMI SYARIAH “PENYEMPURNAAN KURIKULUM DIKLAT UNTUK MELAHIRKAN HAKIM EKONOMI SYARI’AH YANG KAPABEL”

on . Posted in Berita Kegiatan

Semarang, Jum’at, 18 Oktober 2019 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan monitoring dan evaluasi kepada alumni peserta Diklat Ekonomi Syariáh. Tim Monev dengan Ketua Dr. Sutomo, SH, MH dan anggota Henri Setiawan, Amd, Sapto Alirasydi, dan Eva Kartika Putri diterima langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Drs. H. Iskandar Paputungan, MH. Dalam sambutannya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyampaikan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober perkara banding ekonomi syariah berjumlah 17 perkara yang ditangani oleh 2 (dua) Majelis Hakim dan rata-rata perkara tersebut diselesaikan oleh Majelis Hakim tidak kurang dari 30 hari. Apresiasi yang tinggi disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah kepada Majelis Ekonomi Syariáh, walaupun perkara ekonomi syariáh lebih rumit dari perkara yang lain namun kapabelitas para Hakim Tinggi yang tidak diragukan sehingga penyelesaian perkara tersebut tidak melampaui waktu yang ditentukan, namun pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah tetap berharap dengan adanya minitoring dan evaluasi ini dapat meningkatkan kualitas dan kapabelitas Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaiakn sengketa ekonomi syari’ah, demikian yang disampaikan beliau mengakhiri sambutannya.

 

Disamping monev juga dilaksanakan diskusi dengan Majelis Hakim Ekonomi Syari’ah Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menggali pelaksanaan penyelesaian perkara ekonomi syariáh yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, hadir dalam diskusi tersebut DR. H. Mulyadi, SH, M.Ag, Drs. H. Nasihin A. Manan, Drs. H. Kasyful Anwar, MH, Drs. H. Syamsudin, MH, Drs. H. Syamsudin Ahmad, MH, Drs. H. Muhtarom, MH, dan Drs. H. Muhammad Bastoni, MH. yang membahas beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Dari hasil diskusi singkat tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh Para Hakim Tinggi Majelis Ekonomi Syari’ah kepada Tim Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah : pertama, perlunya  diklat berjenjang ekonomi syari’ah untuk melahirkan Hakim Peradilan Agama yang kapabel; kedua, materi diklat tidak hanya berupa teori namun materi praktek harus ditambah proporsinya; ketiga; kurikulum diklat harus dibuat secara sistematis dan berkelanjutan. (ns)

Add comment

Security code
Refresh


Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146
Telp: 024 - 7600803
Fax: 024 - 7603866
Email Redaksi : ptajawatengah@gmail.com

Tautan Aplikasi