Cetak

Sejarah PTA Semarang

on .

SEJARAH PEMBENTUKAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

 

A.

PENDAHULUAN
 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama se Jawa Tengah maupun yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini semata mata hanya karena kehendak seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama se Jawa Tengah agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan.


Dengan mewilayahi 36 satuan kerja Pengadilan Agama yang tersebar di 36 Kotamadia dan Kabupaten se-Jawa Tengah serta mempunyai 1058 orang pegawai menjadikan kendala tersendiri dalam mewujudkan idealisme institusi. Lebih lebih sejak tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama semarang diangkat menjadi Koordinator Wilayah 4 Lingkungan Peradilan se-Jawa Tengah yang salah satu tugasnya adalah menjadi penanggung jawab administratip terhadap kebenaran pelaporan Keuangan dan pelaporan Barang Milik Negara yang bermuara pada Laporan Keuangan ( LK ) masing masing satuan kerja.


Dengan demikian,agar tugas dan tanggung jawab institusi dapat berjalan prima, maka dibutuhkan tekad yang kuat dan perjuangan yang keras serta konsentrasi tinggi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

     
B.

SEJARAH PEMBENTUKAN

 

Sejarah terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak akan terlepas dari sejarah berdirinya Peradilan pada umumnya dan terbentuknya Mahkamah Islam Tinggi.

     
1. MASA SEBELUM PENJAJAHAN
 

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu.

Peradilan Pradata mengurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah "jaksa" yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan.

Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat dan pelaksanaan pengadilan, semula Pengadilan Pradata diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dengan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama'.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah Priangan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

 

2. MASA PENJAJAHAN BELANDA
 

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sistem peradilan  Islam telah ada seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, sehingga telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini ditandai dengan munculnya kerajaan kerajaan Islam diwilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakannya dalam suatu sistem peradilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sistem pemerintahan diwilayah kekuasaannya.

Sedang daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadi Besar untuk tingkat banding. Untuk daerah Luar Jawa dan Madura lainnya dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat banding.


Dengan melihat sistem hukum yang telah ada dan berkembang dimasyarakat pada saat itu, maka pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga peradilan bagi masyarakat Islam pada tahun 1938. Pada saat itulah dimulailah babak baru secara resmi struktur Peradilan Agama , yaitu dengan dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi  pada tanggal   1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No. 18 dan berkedudukan di Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi mengadakan sidang  pertama pada tanggal 7 Maret 1938 dengan susunan persidangan sebagai berikut :


1.    K.R.H.Moeh. Isa            sebagai Hakim Ketua
2.    K.H. Abdoerrochman      sebagai Hakim Anggota
3.    K.H. Mochtar                 sebagai Hakim Anggota
4.    K.H.Moh. Hasan            sebagai Anggota Pengganti
5.    K.R.H.Hasbullah            sebagai Anggota Pengganti
6.    Mr.R.Notosusanto          sebagai Panitera
7.    Moh.Djunaidi                 sebagai Panitera Pengganti

 

3. MASA PENJAJAHAN JEPANG
 

Pada masa pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama "Kaikyoo Kootoo Hooin" sedang Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooin".

 

4. MASA KEMERDEKAAN
 

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang sudah disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 18 Nopember 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief Commanding Officer Alied Millitary Administration Civil Affairs Branch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), pasal pasal 75 dan pasal 33. Undang-undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974. Lahirnya undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubaha penting dengan diundangkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu :

  a. Peradilan Umum
  b. Peradilan Agama
  c. Peradilan Militer
  d. Peradilan Tata Usaha Negara
 

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

 

5. MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
 

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini adalah :

  a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
  b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
 

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap.

 

6. MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

 

7. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999
 

Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan :

  1)
Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
  2)
Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
  3)
Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

     
 

Dalam kurun waktu 74 tahun perjalanan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengalami 21 kali pergantian Ketua, yaitu :

1.      KH. Moh. Isa, tahun 1938-1941
2.      KRH.Moh. Adnan, tahun 1941-1951
3.      KH. Djauhar, tahun 1951-1952
4.      KH. Zabidi, tahun 1952-1956
5.      KRNg. Djamaludin, tahun 1956-1956
6.      KRH. Hasbullah, tahun 1956-1960
7.      KR. Moh. Alkarim, tahun 1960-1961
8.      KH. A. Zabidi, tahun 1061-1061
9.      KH. Zaini Miftach, tahun 1961-1962
10.    KH. Zubair, tahun 1962-1971
11.    KH. Jamaludin, tahun 1971-1973
Tahun 1973-1981 (Tidak ada Ketua)
12.    KH. Showam, tahun 1981-1983
13.    Drs. H. Thoyib Mangkupranoto tahun 1983-1987
14.    Drs. Syamsuhadi Irsyad,SH,MH, tahun 1987-1992
15.    Drs. Moh. Irsyad, SH, tahun 1992-1993
16.    Drs.Moch.Muhaimin, SH,M.Hum, tahun 1993-1996
17.    Drs.H. Abdul Kadir, SH, tahun 1996-2001
18.    Drs.H.Zainal Arifin Syam,tahun 2001-2003
19.    Drs.H.A.Kalyubi Kosasih.SH, tahun 2003-2006
20.    Drs.H.Khalilurrahman,SH,MH, tahun 2006-2009
21.    Drs.H.Chatib Rasyid,SH,MH, tahun 2009-2012                                                                                                  22.    Drs.H.Wildan Suyuthi Musthofa,SH,MH, tahun 2012-2014                                                                                    23.    Drs. H. Mansur Nasir, SH, MH, tahun 2014- sekarang

red kiwi
elektronik sigara
center
ukash