Kategori Informasi

on . Posted in Layanan

 

Kategori Informasi PPID Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan terdiri dari:
A. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, meliputi:
  1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan;
  2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat;
  3.  Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan;
  4.  Informasi Laporan Akses Informasi; dan
  5.  Informasi lain.
B. Informasi yang wajib tersedia setia saat dan dapat diakses oleh publik, meliputi:
  1.  Daftar Informasi Publik;
  2.  Informasi tentang perkara dan persidangan;
  3.  Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan;
  4.  Informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian;
  5.  Informasi tentang organisasi, admninistrasi, kepegawaian, dan keuangan; dan
  6. Informasi lain.
C. Informasi yang dikecualikan, meliputi:
  1.  Informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian sebelumnya yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebaga Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam butir 1, antara lain: (Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad, Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi, DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai, Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai, Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui public, Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan dan Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu).
Mengenai kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut diatas, dapat diunduh pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.