ZONA INTEGRITAS

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpInan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
ZONA INTEGRITAS

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
STOP GRATIFIKASI

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang | Media Informasi dan Transparansi Peradilan.

APM, Zona Integritas mana yang didahulukan?

on . Posted in Berita Kegiatan

Adalah pertanyaan yang berkali-kali dilontarkan para peserta rapat koordinasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2019. Hal ini rupanya pertanda bahwa banyak satuan kerja yang mulai dipusingkan dengan ketentuan-ketentuan baru yang harus dilaksanakan dan diterapkan di setiap satuan kerja, khususnya peradilan agama di Indonesia.

Zona Integritas (ZI) yang merupakan hal baru di Peradilan Agama harus berjalan berdampingan dengan Akreditasi Penjaminan Mutu karena di dalam APM terdapat ZI. Sehingga, APM tidak bisa terwujud apabila ZI tidak diterapkan. Namun sepertinya hal tersebut lah yang membuat konsentrasi satuan kerja terutama yang dijadwalkan akan mendapatkan surveillance atau pengawasan terkait APM di tahun 2019. Beralasan memang, mengingat banyak hal yang harus disiapkan selain persiapan administratif juga sarana dan prasarana kantor. Yang terakhir cukup membuat pimpinan kantor harus jeli dalam membuat perencanaan belanja dan harus membuat skala prioritas agar bisa memenuhi kebutuhan ZI dan APM.

Rapat yang dilaksanakan di hotel Grasia Semarang tersebut, dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam sambutannya, beliau menghimbau kepada seluruh Pengadilan Agama di Jawa Tengah untuk benar-benar memahami dan melaksanakan APM serta ZI, dan bagi satuan kerja yang akan mendapat surveillance atau pengawasan di tahun 2019 diharapkan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya nilai yang diperoleh bisa meningkat (bagi yang tahun 2018 mendapat nilai B) atau setidaknya bertahan (bagi yang memperoleh nilai A).

Bertindak sebagai narasumber dalam rapat yang dimulai pukul 09.15 tersebut adalah salah satu assesor nasional yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Wonosobo, yaitu Zulfikar Arif Rahman Purba, SH. MM. Beliau membagi materi ke dalam 2 sesi rapat. Sesi pertama yang dimulai pukul 09.30 tersebut dimoderatori oleh Sekretaris PTA Semarang, Abdul Mutalip, SAg., SH.. Dalam pengantarnya, beliau mengutarakan bahwa Jawa Tengah memiliki 4 asesor nasional, sehingga kekuatan secara ilmu dan pengalaman bisa digunakan sebagai acuan untuk bisa lebih unggul dalam implementasi APM. 4 Asesor nasional yang dimaksud selain narasumber yang tersebut di atas adalah Sutris, SH., MH., Sekretaris Pengadilan Agama Pekalongan, Tukiran, SH., MM. Panitera PTA Semarang, dan Sekretaris PTA Semarang Abdul Mutalip, SAg., SH.

Dalam sesi yang berakhir pukul 11.30 WIB tersebut, narasumber menyampaikan materi mengenai pedoman APM dan Manual Mutu. Sedangkan pada sesi kedua yang dipandu oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan PTA Semarang, Suparijanto Sigit, SH., MM., manajemen resiko menjadi materi yang diangkat untuk melengkapi pengetahuan mengenai APM. Di tengah-tengah materi tampak peserta tidak bersemangat dan mengantuk, narasumber pun berinisiatif untuk menundang salah satu peserta rapat untuk memimpin yel-yel. Adalah panitera Pengadilan Agama Cilacap, Drs. H. Jamali yang sukses membuat peserta kembali bersemangat dengan memimpin yel-yel Zona Integritas milik Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Selesai memberikan materi, narasumber membuka kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya, dan waktu yang ditetapkan selama satu jam sebelum penutupan masih dirasa kurang untuk menjawab pertanyaan peserta yang terlihat antusias daam menanggapi paparan yang disampaikan narasumber. Pada akhirnya, acara ditutup pada pukul 15.30 WIB atau setengah jam lebih awal dari jadwal karena sesi coffee break digeser setelah acara selesai.

KORUPSI...NO !!!, INTEGRITAS...YES !!!, PTA SEMARANG...HEBAT !!!, MAHKAMAH AGUNG...LUAR BIASA !!!.

on . Posted in Berita Kegiatan

Semarang, 19 Februari 2019

Aula PTA Semarang menjadi bergema dengan kekompakan suara semua aparat dalam membaca ikrar yang dipimpin Ketua PTA Semarang Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.,  yang dilanjutkan dengan teriakan yel-yel disertai gerakan tangan atraktif: korupsi...NO !!!, integritas...YES !!!, PTA Semarang...HEBAT !!!, Mahkamah Agung...LUAR BIASA !!!.

 Dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, KetuaUmum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang, segenap Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengucapkan Ikrar Bersama Naskah Perjanjian Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk bertekad membangun Zona Integritas PTA Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Adapun ikrar yang dibaca oleh semua Aparat PTA Semarang berbunyi sebagai berikut:

  1. Kami aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjalankan tugas tidak akan menerima pemberian baik berupa uang atau barang, baik langsung maupun tidak langsung dan tidak akan terpengaruh oleh siapapun juga;
  2. Kami aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan senantiasa bekerja dengan lkhlas, jujur, dan tidak akan mengharapkan imbalan baik berupa uang maupun barang dari siapapun juga;
  3. Kami aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan selalu patuh dan taat serta menjunjung tinggi kode etik hakim, kode etik pegawai dan tidak sekali-kali akan melanggarnya;
  4. Kami aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang mendukung sepenuhnya pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Semarang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
  5. Kami aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok yang dapat merugikan keuangan Negara.

Dalam sambutannya, Ketua PTA Semarang memaparkan bahwa acara ini merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian tiga sasaran utama target Reformasi Birokrasi juga Reformasi Badan Peradilan, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.