Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PTA Semarang

Demi Meningkatkan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Masyarakat dapat mengisi Kuesioner Kepuasan Masyarakat yang dapat diakses secara Online
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PTA Semarang

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG MERAIH PREDIKAT WBK

Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tanggal 21 Desember 2020.
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG MERAIH PREDIKAT WBK

11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

11 Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

Access CCTV Online (ACO)

Access CCTV Online (ACO) Pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama
Access CCTV Online (ACO)

Pencanangan Zona Integritas

Pengadilan Tinggi Agama Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

LAPOR

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Sampaikan pengaduan, aspirasi dan permintaan informasi Anda langsung kepada kami.
LAPOR

Area Bebas Pungli

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
Area Bebas Pungli

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

JATENG TANGGAP COVID-19

Situs resmi tanggap COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah
JATENG TANGGAP COVID-19

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang :: PTA Semarang SUPER, Solid, Unggul, Profesional, Efektif, Responsif :: Selamat dan Sukses kepada Y.M. Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. atas Pengukuhan sebagai Guru Besar Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro"

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN MEDIASI DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA,CEPAT DAN BIAYA RINGAN

on . Posted in Artikel

Oleh : Sarwohadi PTA Semarang

Pendahuluan

Bagi seseorang yang sedang  sebagai pihak yang  berperkara di Pengadilan tentunya mempunyai perasaan galau, gundah dan  gelisah membuat pikiran tak menentu dikarenakan hari demi hari waktu ke waktu hanya untuk memikirkan perkaranya yang tidak diketahui secara pasti kapan perkaranya dapat selesai, belum waktu yang begitu panjang, biaya yang begitu banyak sehingga sangat menguras tenaga dan  pikiran  yang  sangat  menghambat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain.

Dengan latar belakang itulah Penulis merasa  perlu menulis artikel sebagaimana judul tulisan di atas,   Penulis mempunyai harapan  yang begitu besar  dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan bagi para Hakim sebelum memutus perkara wajib mengupayakan perdamaian dan mediasi kepada kedua pihak,  dan  Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun peraturan-peraturan  tersebut antara lain:

  1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah memerintahkan Ketua sidang berusaha mendamaikan kedua pihak;
  2. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg;
  3. PERMA Nomor 2 Tahun 2003  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  4. PERMA Nomor 1 Tahun 2008  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  5. PERMA Nomor 1 Tahun 2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  6. Pasal 2 ayat (4)  UU Nomor 48 Tahun 2009  tentang kekuasaan kehakiman;

lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang merupakan pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003, adalah sebagai bentuk  konsentnya Mahkamah Agung RI sebagai puncak tertinggi lembaga peradilan di Indonesia yang mewajibkan peradilan di bawahnya yang bertugas menerima, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara bagi pihak-pihak yang sedang berperkara/bersengketa untuk didamaikan  dan dimediasi, dengan selalu mengupayakan agar pihak-pihak yang sedang berperkara dapat menyelesaikan perkaranya dengan win-win solution  (perdamaian sama-sama untung), bahkan dalam Perma  Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (3) ada ancaman bagi Hakim yang memutus perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Kemudian Pasal 3 ayat (4) dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

Mahkamah Agung RI sangat memahami kondisi seseorang atau pihak yang sedang berperkara di muka pengadilan sebagaimana telah disinggung oleh Penulis di atas, setidaknya telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi sebanyak 4 kali,  Sema dan Perma tentang mediasi tersebut sangat sejalan dengan peraturan perundang-undangan antara lain  Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman  yakni :  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,  dalam  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (2)  “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.  Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 dalam Pasal 57 ayat (3) ”Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat, dan biaya ringan, Pasal 58 ayat (2)  “ Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Apabila  kita memperhatikan isi dari pasal-pasal tersebut di atas dengan secara sungguh-sungguh terdapat kata kunci antara lain :

  • Pengadilan dilakukan dengan sederhana ;
  • Biaya ringan;
  • Cepat;
  • Pengadilan membantu para pencari keadilan;
  • Berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan;
  • Untuk mencapai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Isi dan makna serta pesan dari semangat pasal-pasal tersebut ditujukan kepada pengadilan yang tidak lain adalah  Hakim, Panitera dan Jurusita, namun yang paling utama adalah kepada para Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan yang akan menjatuhkan putusan. Jadi di pundak para hakim  lah pengadilan itu dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, bukannya proses persidangan yang berbelit-belit, memakan waktu yang begitu lama, sehingga menghabiskan biaya yang begitu mahal.

 Pembahasan

  1. Dasar Hukum Mediasi
  • HIR Pasal 130 / Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian;
  • Pasal 82 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  • SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg;
  • PERMA Nomor  2 Tahun 2003  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  • PERMA Nomor  1 Tahun  2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 
  • PERMA  Nomor  1 Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  • Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  1. Pengertian Mediasi:

Pengertian  Mediasi yang dibahas dalam tulisan ini adalah mediasi dalam persidangan yang  merupakan bagian dari pengembangan tahapan perdamaian, sebagai kewajiban Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara yang diatur dalam hukum acara perdata sebagaimana dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.dan pasal 82 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 “Hakim  Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”. Apabila Hakim mengabaikan tidak mendamaikan para pihak, maka telah melanggar hukum acara perdata, putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Kewajiban Hakim mendamaikan para pihak sebagaimana perintah undang-undang tersebut di atas agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal lahirlah Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi.

Pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah,  dan  Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di bidang pelaksanaan dan pengawasan jalannya peradilan tentunya mengetahui betul bahwa proses seseorang untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan, jika tidak tercapai perdamaian, maka penyelesaian perkara akan memakan waktu yang sangat lama, apalagi jika salah satu pihaknya tidak menerima putusan hakim, mereka berupaya mengajukan banding, mengajukan kasasi bahkan mengajukan Peninjauan Kembali, maka mengingat hal yang demikian untuk menghindari itu satu-satunya diusahakan agar kedua belah pihak dapat mengakiri sengketa dengan cara damai, untuk dapat tercapainya perdamaian, maka harus mengoptimalkan dan memaksimalkan mediasi.

Sebagai seorang Hakim, tentunya sangat  berbahagia jika para pihak berhasil didamaikan di dalam ruang persidangan, sehingga perkaranya akan cepat selesai dan  tidak berlarut-larut dan segera memberikan kepastian hukum terhadap objek yang disengketakan, para pihak segera mendapatkan rasa keadilan karena dicapai dengan secara damai dan para pihak segera dapat merasakan kemanfaatan  dari produk putusan perdamaian dari Hakim tersebut;

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Penulis yang saat ini sebagai Hakim yang selalu memeriksa perkara-perkara yang diajukan banding oleh para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Hakim tingkat pertama yang dianggapnya putusan Hakim tidak memihak pada dirinya, maka dapat dilihat bahwa faktor yang mempengaruhi ketidak puasan para pihak tersebut  salah satunya karena kegagalan mediasi dalam  upaya perdamaian  yang dilakukan oleh Mediator.

 Pengertian Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

  • Asas sederhana, artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, dengan penerapan hukum yang pasti, apa yang sudah sederhana jangan sengaja dipersulit bahkan cenderung berbelit-belit.
  • Asas cepat, artinya waktu penyelesaian singkat, dan  segera tidak terlalu lama, namun tidak mengurangi ketepatan pemeriksaan dan tidak mengurangi nilai-nilai keadilan.
  • .Asas biaya ringan, artinya biaya yang dikeluarkan hanya untuk keperluan proses penyelesaian perkara dan bukan ada biaya yang lain.

Asas-asas  tersebut terdapat dalam Peraturan perundang-undangan sebagai berikut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KekuasaanKehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 4 ayat (2) “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biayaringan”.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 57 ayat (3) ”Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat, dan biaya ringan “.Pasal 58 ayat (2) “ Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Faktor-faktor keberhasilan mediasi:

           Keberhasilan mediasi  terdiri dari beberapa  faktor :

  • Faktor internal,  adalah   Faktor dari para pihak, yang pertama harus adanya kemauan dan itikad baik dari kedua pihak untuk bersedia dimediasi, karena adanya iktikad baik dari para pihak untuk melakukan mediasi, ada niat yang sama antara kedua pihak  untuk mencapai perdamaian. Ketentuan ini sudah diatur dengan Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2008. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolok ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Itikad baik dari kedua pihak dapat terjadi bilamana sama-sama diuntungkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, pihak yang merasa dirugikan rela diminta untuk sedikit mengalah, sedang pihak yang merasa merugikan dapat  diringankan dari beban yang harus ditunaikan, ini yang disebut win-win solution.

 

  • Faktor eksternal yang berasal dari Mediator, Hakim,  pihak ketiga dan keluarga:
  • Mediator, kemampuan seorang mediator harus dapat menguasai teknik-teknik dan ketrampilan, strategi mendinginkan suasana dengan memperbaiki arus komunikasi, menawarkan opsi-opsi, menghindari kebuntuan, dan menurunkan ekspektasi yang terlalu tinggi, untuk  itu     menjadi seorang mediator haruslah dari orang-orang yang telah terseleksi kemampuan dan kelayakannya sebagai mediator baik mediator dari Hakim maupun mediator dari non hakim atau dengan kata lain mediator yang bersertipikat dari Mahkamah Agung.
  • Hakim, hakim yang menyidangkan perkara hendaknya  selalu taat dan patuh terhadap tahapan  persidangan yakni tahap usaha perdamaian sebelum gugatan dibacakan oleh Hakim dan setiap saat mulai persidangan selalu mengusahakan para pihak untuk berdamai dengan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk  isi perdamaian;
  • Pihak ketiga, pihak ketiga dapat terdiri dari seorang yang ahli berproffesi sebagai mediator yang bersertipikat dan mempunyai pandangan yang luas, seorang yang berpengaruh serta mempunyai kewibawaan dan yang telah dikenal dalam masyarakat, (Sesuai isi dengan Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2008).
  • Pihak keluarga, misalnya dalam kasus perceraian pihak keluarga dari pihak yang berperkara sangatlah tepat dijadikan mediator, karena keluarga dianggap yang lebih mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak yang berperkara.
  1. Faktor keuntungan mediasi:
  • Dalam proses melaksanakan mediasi,  mediator tidak terpaku kepada isi posita dan petitum gugatan, dengan demikian ruang lingkup mediasi bisa lebih luas dari pada isi gugatan. Untuk kesepakatan di luar posita dan petitum, Penggugat merubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan.
  • Dalam proses mediasi, keterlibatan pihak luar juga diperbolehkan dengan ketentuan atas kesepakatan Para Pihak, mediator dapat menghadirkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.
  • Dalam pengambilan keputusan Para Pihak terlebih dahulu harus ada kesepakatan tentang mengikat atau tidaknya penjelasan atau penilai ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat tersebut.

 

  1. Faktor Kegagalan Mediasi
  • Waktu :

Apabila Permasalahan pokok yang menjadi sengketa sudah  mengendap terlalu lama, semakin lama sengketa tidak segera  diselesaikan maka tingkat  kesulitan yang dihadapi mediatorpun untuk membantu mencari titik temu juga semakin berat dan semakin rumit, sehingga penyelesaian untuk di bawa dengan cara mediasi sangat sulit, sebaliknya jika penyelesaian ini ditempuh lebih awal sebelum keadaan menjadi rumit, kemungkinan kasus itu mudah diselesaikan, melalui mediasi;

  • Para pihak yang bersengketa, para pihak yang bersengketa cepat menyerah saat proses mediasi dilakukan, sehingga proses negosiasi yang dilakukan tidak maksimal lantaran mereka punya pikiran untuk menyudahi segera proses mediasi dan kembali menyerahkan  perkaranya kepada putusan Hakim, yang demikian dapat dimaklumi biasanya pihak-pihak yang sudah membawa permasalahannya di pengadilan mudah tersulut emosi, sehingga sangat sulit untuk diajak kompromi.

 

  1. Kerugian kegagalan mediasi :
  • Kegagalan mediasi akan menyebabkan perkara-perkara di Pengadilan akan semakin banyak dan setiap tahun sisa  perkara  akan menumpuk.
  • Perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan mediasi maka penyelesaiannya akan berlarut-larut.
  • Penyelesaian perkaranya tidak dapat diprediksi kapan akan selesai, sebab masih banyak kemungkinan adanya upaya hukum banding, Kasasi dan peninjauan kembali;
  • Merusak hubungan silaturahmi kedua pihak, hubungan kemitraan kerja usaha, dan hubungan kekeluargaan dan lainnya;
  • Kehilangan waktu, pikiran dan biaya yang begitu banyak;

 

  1. Keuntungan keberhasilan mediasi:
  • Masih tetap terjaga hubungan silaturrahmi, hubungan baik masih dapat dilanjutkan karena tidak meninggalkan kesan menang-kalah dimana para pihak bekerjasama secara kooperatif untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini lebih menguntungkan bagi hubungan keperdataan jangka panjang maupun hubungan kekeluargaan.
  • Menghemat waktu, dan biaya, jika bisa menyelesaikannya perkaranya  dengan mediasi.
  • Mengakomodasi jalan tengah kebutuhan kepentingan - kepentingan masing-masing pihak, berbeda dengan litigasi yang menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim yang akan memutus perkaranya.
  • Bahwa kesepakatan dalam mediasi dibuat sendiri oleh para pihak. Tidak ada putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim, sepenuhnya dikendalikan oleh partisipasi para pihak.
  • Para pihak dapat mengendalikan keseluruhan proses mediasi, sementara dalam litigasi para pihak hanya mendengarkan keputusan Majelis Hakim;

 

  1. Kesimpulan :

Dari uraian tersebut di atas Penulis telah menguraikan panjang lebar tentang  mediasi, dasar hukum mediasi, pengertian mediasi, Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, faktor keberhasilan mediasi, faktor kegagalan mediasi, faktor keuntungan mediasi, faktor kerugian mediasi, kewajiban Hakim untuk melaksanakan mediasi dalam setiap menangani perkara, melaksanakan prosedur mediasi, dan dapat dipahami bahwa, mediasi merupakan sebuah keniscayaan yang wajib diterapkan oleh  Hakim  dalam  menyelesaikan sengketa agar dapat diselesaikan secara damai, untuk tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk menghindari terjadinya  penumpukan perkara penyelesaian perkara yang berlarut-larut, namun pada kenyataannya walaupun Mahkamah Agung beserta jajaran Pengadilan di bawahnya telah berupaya sedemikin rupa belum membawa hasil yang signifikan, berdasarkan data/informasi dari  Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) Mahkamah Agung mengatakan bahwa data mediasi di persidangan yang berhasil secara nasional tidak sampai 4%. Mediasi yang diharapkan menjadi solusi alternatif ternyata .keberhasilan perkara yang dapat dimediasi secara nasional hanya 4 % hal ini bisa dimaklum memang tidak mudah untuk mendamaikan hati dua orang  yang sedang berseberangan. Untuk itu sebagai Hakim terus kita berusaha mengupayakan kedua pihak yang sedang bersengketa untuk menuju perdamaian.

 

  1. Saran – Saran :
  2. Perlu peningkatan pengadaan Mediator dari Hakim dan dari luar Pengadilan Agama secara selektif, dan sertipikatf.
  3. Perlu adanya Reward bagi Hakim yang berhasil memediasi para pihak yang berperkara dengan memberikan promosi yang sepantasnya;
  4. Memberi kemudahan bagi pihak yang menempuh mediasi dengan cara tidak memungut biaya mediasi dll.

         

  1. Penutup :

Bagi hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus sungguh-sungguh, agar penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berpekara dapat dilaksanakan dengan jalan damai berdasarkan kesepakatan para pihak,  jika perkara dapat dimediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, maka tercapailah  asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Semoga tulisan sederhana ini  bermanfaat bagi  teman-teman hakim, mediasi tidak saja formalistis sekedar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi secara sungguh-sungguh agar dapat dirasakan kebaikannya  untuk masyarakat pencari keadilan.

Add comment

Security code
Refresh


Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146
Telp: 024 - 7600803
Fax: 024 - 7603866
Email Redaksi : ptajawatengah@gmail.com