PENANDATANGANAN MOU PENGADILAN AGAMA SE-JAWA TENGAH
DENGAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
Semarang|pta-semarang.go.id (27/7/22)
Bertempat di Diamond Ballroom Hotel Quest Jl. Plampitan Semarang, pada hari ini Rabu, 27 Juli 2022 dilakasanakan Penandatanganan MoU Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dengan Balai Harta Peninggalan Semarang. Acara yang dihadiri oleh Ketua PTA. Semarang Drs. H. Muhammad Yamin Awie, SH, MH didampingi Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris PTA. Semarang juga dihadiri oleh Kepala BHP Semarang beserta rombongan serta seluruh Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah.
Acara yang dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB tersebut didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya & Hymne Mahkamah Agung, dan dilanjutkan dengan do’a yang dilantunkan oleh Drs. H. Abdul Basyir, SH, MH Ketua PA. Slawi. Acara Penandatanganan PKS (Perjanjian Kerjasama) dilaksanakan oleh seluruh Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dengan Kepala BHP Semarang yang dibagi sesuai masing-masing wilayah Koordinator.
Dalam kata sambutannya Kepala BHP Semarang Hendra Andy Satya Gurning, SH, MH memberikan apresiasi terhadap Ketua PTA. Semarang yang telah menginisiasi pelaksanaan Penandatanganan PKS antara BHP Semarang dengan PA. Se-Jawa Tengah yang sebelumnya sudah diawali dengan diskusi-diskusi antara PTA. Semarang dan BHP Semarang untuk membahas pasal demi pasal yang dituangkan dalam PKS tersebut.
BHP Semarang adalah institusi dibawah Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi tentang perwalian, pengampuan, wali sementara dan juga pengawasan wali. Untuk itu inisiasi Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan tusi Pengadilan Agama yang diantaranya adalah menetapkan perwalian untuk orang-orang Islam dan BHP sebagai pengawas perwalian. Mungkin BHP yang tusinya belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga keberadaan BHP belum bisa optimal melaksnakan amanat undang-undang. Semoga PKS yang ditandatangani ini bermanfaat untuk nusa, bangsa dan khususnya insan pencari keadilan. Demikian Kepala BHP Semarang mengakhiri sambutannya.
Ketua PTA. Semarang Drs. H. Muhammad Yamin Awie, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Kepala BHP Semarang yang telah bersedia melaksnakan penandatanganan PKS dengan PA Se-Jawa Tengah. Kegiatan ini adalah untuk mengefektifkan kinerja BHP Semarang, karena Pengadilan Agama se-Jawa Tengah berjumlah 36 satker. Apabila masing-masing melakukan penandatanganan PKS, maka BHP harus keliling ke semua wilayah Jawa Tengah dan melaksanakan penandatanganan 36 kali. Saat ini Pengadilan Agama memahami semua tugas BHP, Kerjasama ini dirajut untuk mensinergikan dua institusi yang mempunyai tusi yang saling terkait yang pada muaranya adalah untuk memberi kemudahan masyarakat pencari keadilan.
Acara diakhiri dengan prosesi foto bersama semua Ketua PA Se-Jawa Tengah yang dibagi masing-masing korwil dengan Pimpinan PTA. Semarang dengan Pimpinan BHP Semarang.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.