PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI, PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
SERTA PELEPASAN HAKIM TINGGI DAN PANITERA PENGGANTI
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
Semarang|pta-semarang.go.id (21/7/22)
Bertempat di aula PTA Semarang, pada hari ini Kamis, 21 Juli 2022 dilakasanakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan Panitera Pengganti, pengambilan sumpah PNS dan Pelepasan Purna Tugas Hakim Tinggi. Acara yang dihadiri oleh seluruh keluarga besar PTA. Semarang, perwakilan PA. Kudus dan tamu dari PTA. Surabaya tersebut dilaksanakan pada pukul 13.00.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne Mahkamah dilanjutkan dengan do’a yang dilantunkan Drs. H. Zamzami berjalan dengan penuh khidmat mengawali 3 agenda acara siang ini. Sessi pertama Drs. H.M. Yamin Awie, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil sumpah dan melantik H. Muchamad Muchlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilag Nomor 1347/DjA/KP.06.1/SK/2022 tertanggal 14 Juni 2022. yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera pada Pengadilan Agama Kudus Kelas IB selama 1,5 tahun. Sessi kedua dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan Shofia Fajrin, A.Md., CPNS lulusan D3 Teknik Informatika UNS tahun 2017 sebagai PNS pada PTA Semarang berdasarkan Surat Keputusan Ketua PTA Semarang Nomor W11-A/2717/KP.04.1/VI/2022 Tentang Pengangkatan Calon Pengawai Negeri Sipil menjadi Pengawai Negeri Sipil Tertanggal 30 Juni 2022, dan sessi ketiga adalah pelepasan 5 (lima) orang Hakim Tinggi PTA Semarang yang memasuki masa purna tugas, yaitu Drs. H. Ali Rahmat, S.H., Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H., Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H., Dra. Hj. Zulaecho, M.H., Drs. H. Masyhudi Hs., S.H. serta 1 (satu) orang Panitera Pengganti, H. Riyanto, S.H.
Kata pamitan Bapak Ibu yang purna diwakili oleh Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. menyampaikan syukur karena Allah melimpahkan kesehatan sampai purna tugas sehingga dapat menyelesaikan tugas kedinasan ini sampai paripurna. Terimakasih sedalam-dalamnya juga disampaikan kepada seluruh keluarga besar PTA. Semarang selama mengabdi dan mohon dimaafkan semua kekhilafan dan kesalahan selama bersama. Harapannya adalah silaturrahmi tetap terjalin walaupun sudah tidak bersama dalam kedinasan. Mengakhiri kata pamitannya, semua Hakim Tinggi yang purna menyampaikan pantun dalan kesan pesannya. Acara dilanjutkan dengan kesan pesan oleh Drs. H. Ahmad Akhsin, SH, MH. Beliau menyampaikan kesan kepada semua sahabat-sahabatnya yang selama ini bersama dalam menjalankan tugas sebagai Hakim Tinggi.
Dilanjutkan dengan perkenalan oleh Panitera Pengganti yang baru dilantik. H. Muchamad Muchlis, S.H. adalah orang baru yang sebenarnya adalah stok lama, karena pernah berdinas di PTA. Semarang sebagai Kasubbag Kepegawaian dan terakhir sebagai Panitera Pengganti sebelum melaksanakan tugas sebagai Wakil Panitera PA. Kendal dan Panitera PA. Kudus.
Dalam sambutannya, Ketua PTA Semarang mengucapkan selamat kepada pejabat yang hari ini dilantik. Dengan dilantiknya Panitera Pengganti dan PNS akan menambah kekuatan dan menambah kinerja PTA. Semarang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menanggapi pamitan 5 orang Hakim Tinggi yang purna dan 1 orang Panitera Pengganti, Kita melepas beliau karena organisasi tapi persaudaraan tetap terjalin. Atas nama pribadi dan pimpinan mohon dimaafkan atas segala salah dan khilaf.
Acara diakhiri dengan prosesi ucapan selamat serta foto bersama dengan semua yang hadir, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, para Pejabat Struktural dan Fungsional, para ASN dan PPNPN PTA Semarang serta para tamu dari PA Kudus dan PTA Surabaya.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.