• duka bayu
  • bustomislawi
  • lkjip
  • laptah2016
  • iku
  • reviurenstra
  • peraturan
Cetak

Sosialisasi E-Katalog LKPP

Ditulis oleh eko on .

IMG-20170928-WA0023

Hari ini Kamis, 28 September 2017, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang menghadiri acara Sosialisasi Pengadaan Barang Melalui E-Katalog yang diselenggarakan oleh LKPP bersama dengan Bhinneka.com. Acara yang berlangsung di Hotel Santika Premiere ini dihadiri oleh perwakilan dari SKPD-SKPD Provinsi dan Kota Semarang.

Acara yang diselenggarakan ini berkaitan dengan pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan e-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

IMG-20170928-WA0016

"Tidak pakai Katalog dipidanakan???" adalah kalimat yang muncul pada sesi tanya jawab. Munculnya kata wajib pada peraturan ini berdampak lateral pada sisi hukum ternyata. Entahlah apakah dampak ini terpikir oleh pembuat kebijakan? Atau memang penerapan penanganan hukum yang ber-lebay-an. Dampak hukum tersebut menurut beberapa rekan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah adalah ancaman pidana akibat tidak menggunakan ePurchasing untuk barang-barang yang sudah ada di eKatalog.

Konklusi dari pembahasan menyatakan bahwa kewajiban ePurchasing bagi barang/jasa yang termaktub dalam eKatalog adalah kebijakan. Jika memang barang/jasa yang dibutuhkan memang terdapat dalam eKatalog maka wajib menggunakan ePurchasing. Namun demikian karena ini adalah pasal kebijakan maka kita harus melihat klausul “kebutuhan” yang dimaksud.

Berkait hal ini Kepala LKPP telah menegaskan melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing. Poin 2 menyebutkan bahwa Kewajiban K/L/D/I melakukan e-Purchasing sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan dalam hal:

  1. Barang/Jasa belum tercantum dalam e-Catalogue;
  2. Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I;
  3. Penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
  4. Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (stock);
  5. Penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa;
  6. Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa;
  7. Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; dan/atau
  8. Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui e-Purchasing untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis,dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui e-Purchasing.

Setidaknya 8 komponen ini menegaskan definisi kebutuhan yang menafikan kewajiban menggunakan ePurchasing. Dengan dasar ini maka tugas dari PPK dan Pokja dalam menyusun rencana pemilihan penyedia adalah menyusun justifikasi metode pemilihan yang mana yang paling tepat.

Acara yang berlangsung dari pukul 08.00 sampai dengan 13.00 ditutup dengan pembagian souvenir oleh Bhinneka.com.

 

red kiwi
elektronik sigara
center
ukash